TOKYO, KOMPAS.com - Jepang, Jumat (12/6), mengatakan satu-satunya jalan bagi Korea Utara (Korut) untuk tetap bertahan dalam masyarakat internasional adalah mematuhi sebuah resolusi PBB yang diharapkan akan dikeluarkan Jumat dan menghentikan program-program rudal dan nuklirnya.
Dewan Keamanan PBB di New York diperkirakan akan menyetujui sanksi-sanksi yang lebih keras terhadap rezim komunis yang terkucil itu untuk menghukumnya karena melakukan uji-uji coba nuklir dan rudal balistik yang memicu kecaman internasional.
Mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB adalah satu-satunya jalan bagi Korut untuk dapat bertahan di masyarakat internasional," kata juru bicara penting pemerintah Jepang Takeo Kawamura dalam satu penjelasan kepada wartawan di Tokyo.
"Ini juga akan membantu kepentingan nasional Korut," ujarnya.
Korut bulan lalu melakukan uji coba nuklir kedua,yang meningkatkan ketegangan regional setelah negara itu meluncurkan rudal jarak jauh April lalu melintasi wilayah Jepang dan pengunduran dirinya dari perundingan denuklirisasi enam negara.
Para pejabat intelijen mengingatkan Presiden Barack Obama bahwa Korut berniat menanggapi sebuah resolusi PBB yang mengecam tindakan negara komunis untuk melakukan uji coba nuklir lainnya, kata stasiun televisi Fox News mengutip sumber-sumber intelijen AS.
Ditanya tentang berita itu, Kawamura mengatakan," \Kami mengetahui laporan-laporan seperti itu, dan pemerintah memiliki akses ke berbagai informasi. Tetapi saya menolak berkomentar mengenai mereka di sini, karena hal itu menyangkut intelijen."
Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara menurut rencana akan bersidang di New York pukul 11:00 waktu New York (22:00 WIB) Jumat untuk mmemutuskan tentang rancangan resolusi yang sudah disepakati oleh lima anggota tetap Dewan keamanan -- Inggris, Perancis, AS, China dan Rusia-- plus Jepang dan Korea Selatan.
Rancangan resolusi itu menyerukan negara-negara anggota PBB untuk meningkatkan sanksi-sanksi, termasuk pemeriksaan-pemeriksaan lebih ketat terhadap kargo yang dicurigai berisikan barang-barang terlarang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas nuklir dan rudal balistik Korut, embargo senjata yang lebih diperketat-- dengan pengecualian senjata-senjata ringan -- dan pelarangan keuangan baru.
