Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PM Netanyahu Makin Terjepit

Kompas.com - 12/06/2009, 05:51 WIB
 

JERUSALEM, KOMPAS.com - Terjepit di antara dua pihak, yakni AS dan Partai Likud. Itulah yang kini dialami Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Partai Likud (partai Netanyahu) terus mendesak Netanyahu menolak tekanan AS. Likud mendesak Netanyahu tidak menyebut kata-kata ”negara Palestina” dalam pidato, yang segera dia sampaikan.

”Sebaiknya negara Palestina itu tidak digunakan,” kata anggota parlemen dari Partai Likud, Miri Regev, Kamis (11/6) di Jerusalem.

Regev menegaskan, Obama tak bisa memaksa Israel. ”Tekanan AS itu sering kali hanya psikologis. Jangan lupa, presiden tidak berdiri sendiri. Di belakang presiden masih ada Kongres dan Senat AS yang masih mendukung Israel,” kata Regev.

Sikap Regev itu sama dengan beberapa anggota partai dari sayap kanan itu. Netanyahu belum menerima ide atau konsep negara Palestina dan telah menampik tekanan AS untuk membekukan pembangunan permukiman di Tepi Barat. Meski demikian, Netanyahu berharap dapat mengurangi ketegangan di antara AS-Israel saat ia berpidato di Universitas Bar Ilan di Tel Aviv hari Minggu, 14 Juni.

Namun, PM Netanyahu kini menghadapi situasi sulit. Di satu sisi ia tidak mau membuat marah rekan-rekannya di pemerintahan koalisi tengah-kanan, tetapi di sisi lain Netanyahu sulit menolak AS. Kini persoalannya adalah Pemerintah Israel terbagi dua. Satu kubu menolak ”solusi dua negara” dan kubu lain mendukung, seperti Menteri Pertahanan Ehud Barak yang juga Ketua Partai Buruh.

Pada rencana pidato politiknya, Netanyahu dilaporkan akan menyatakan bersedia menerima solusi dua negara dengan syarat ketat, seperti demiliterisasi negara Palestina.

Setujui solusi dua negara

Presiden Mesir Hosni Mubarak dalam wawancara dengan televisi Mesir dan diberitakan harian Al Ahram, Kamis, mengungkapkan, Netanyahu akan setujui solusi dua negara Israel-Palestina. ”Saat Netanyahu datang ke Sharm El Sheikh (Mesir) pertengahan Mei 2009, saya tegaskan tak ada pilihan. Bagaimanapun, solusi dua negara itu akan terjadi,” ungkap Mubarak.

Namun, kata Mubarak, Palestina harus bersatu untuk membantu terwujudnya solusi dua negara itu. Jika Palestina tidak bersatu, tak akan ada perundingan dan perjuangan Palestina akan sia-sia. ”Bila Palestina tidak bersatu, lalu dengan siapa mereka akan berunding,” tanya Mubarak.

Kepala Biro Politik Hamas Khaled Meshaal kepada harian Al Hayat mengatakan, Hamas secara prinsip setuju solusi dua negara. ”Kami akan memanfaatkan peluang apa pun dan mendukung upaya dari siapa pun yang dapat mengakhiri pendudukan dan bisa membantu terbentuknya negara Palestina di atas tanah tahun 1967, kembalinya hak-hak rakyat Palestina dan pengungsi Palestina ke kampung halaman,” kata Meshaal.

Menurut Meshaal, negara Palestina yang dapat diterima adalah negara dengan kedaulatan penuh darat, udara, dan laut, bukan hanya otonomi luas atau negara dengan kedaulatan yang tidak penuh. ”Kami akan pantau sejauh mana AS menekan Israel soal solusi isu dua negara dan permukiman Yahudi,” ujarnya.

(AFP/AP/MTH/LUK)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com