SEOUL, KOMPAS.com — Korea Utara (Korut), Jumat (15/5), mengatakan bahwa pihaknya membatalkan semua perjanjian menyangkut upah dan sewa dengan Korea Selatan (Korsel) di satu kawasan industri bersama. Korut pun memberitahu kepada sekitar 100 perusahaan Korsel agar meninggalkan negara itu jika mereka tidak dapat menyetujuinya.
"Masa depan kawasan industri Kaesong seluruhnya tergantung pada sikap Korsel," kata sebuah badan pemerintah yang bertanggung jawab atas kompleks yang terletak persis di utara perbatasan tersebut dalam sebuah pernyataan melalui media resmi.
Pengumuman itu menimbulkan keraguan atas kelanjutan operasi kawasan yang dibiayai Seoul dan dibuka tahun 2005 sebagai simbol rekonsiliasi, tetapi sering dilanda ketegangan politik.
Dalam satu pertemuan yang jarang terjadi bulan lalu, Korut menuntut kenaikan upah untuk para pekerjanya dan sewa pemakaian tanah.
Seoul mengatakan, nasib seorang manajer Korsel yang ditahan di kompleks itu sejak 30 Maret harus diselesaikan sebelum perundingan lain dilakukan. "Kami mengumumkan semua peraturan yang terkait dan kontrak menyangkut kawasan industri Kaesong dibatalkan dan tidak berlaku," kata badan Korut itu.
Pengumuman itu mengatakan Korut akan segera mulai menyusun peraturan-peraturan baru yang perusahaan-perusahaan Korsel harus setujui "tanpa syarat" atau meninggalkan kompleks itu. Seoul menolak tindakan itu.
Juru bicara Kim Ho Nyoun dari kementerian unifikasi menyatakan "penyesalan yang mendalam" dan mendesak Pyongyang melakukan dialog. "Kami tidak akan pernah menyetujui langkah sepihak Korut ini.... Jika Korut secara sepihak tetap meneruskan tindakan ini, semua tanggung jawab akan ditanggung Korut," katanya.
Hubungan lintas perbatasan memburuk secara tajam sejak pemerintah konservatif berkuasa di Seoul Februari 2008 dan berikrar mengaitkan bantuan ekonomi dengan kemajuan Korut dalam perlucutan nuklir.
Korut juga bertikai dengan masyarakat internasional menyangkut peluncuran roketnya pada 5 April. Setelah Dewan Keamanan mengecam peluncuran itu, Pyongyang mengumumkan bahwa pihaknya akan mengundurkan diri dari perundingan enam negara menyangkut perlucutan nuklir dan akan melakukan uji coba nuklir lagi.
Korut juga menahan dua wartawan AS dan mereka akan diadili 4 Juni karena memasuki negara itu secara ilegal dan tindakan-tindakan "permusuhan."
"Pengumuman ini adalah bagian satu perhitungan yang direncanakan dengan baik," kata Profesor Yang Moo Jin dari Universitas Seoul bidang Studi Korut. "Kaesong mungkin ditutup jika tuntutan-tuntutan Korut untuk menaikkan upah secara drastis dan Korsel tidak bisa menyetujuinya," ujarnya.
Kedua Korea melakukan perundingan pertama tingkat pemerintah dalam lebih dari setahun pada 21 April, pada saat itu Korut menuntut kenaikan upah dan sewa pemakaian tanah.
Korut menolak memberikan akses kepada Korsel terhadap manajer yang ditahan itu atas tuduhan mengecam sistem politik Korut dan berusaha membujuk seorang pekerja lokal untuk membelot.
Seoul menginginkan perundingan tahap kedua, Jumat, dalam usaha membujuk Korut membebaskan orang itu. Pyongyang menolak permintaan ini.
Lebih dari 38.000 warga Korut bekerja di 101 perusahaan Korsel yang memproduksi barang-barang seperti garmen, alat dapur, dan jam.
Mereka masing-masing mendapat upah sekitar 75 dollar AS sebulan termasuk asuransi, tetapi uang itu langsung dibayarkan kepada badan-badan Pemerintah Korut, yang mengembalikan sebagian uang itu kepada para pekerja.
Pemerintah Seoul dan pengusaha-pengusaha Korsel menanam modal 548 juta dollar AS sejak pembangunan itu dimulai tahun 2002.
Korut menerima 26 juta dollar AS dari perusahaan-perusahaan Korsel tahun lalu dalam bentuk pembayaran upah. Demikian menurut data kementerian unifikasi.
