SEOUL, KOMPAS.com — Korea Utara (Korut), Rabu (29/4), mengancam akan melakukan uji coba nuklir dan rudal-rudal balistik, kecuali Dewan Keamanan PBB meminta maaf atas kecamannya terhadap peluncuran roket Pyongyang.
"Jika Dewan Keamanan PBB tidak segera minta maaf, kami akan terpaksa memperkuat pertahanan diri kami sendiri untuk melindungi kepentingan tertinggi republik kami," kata seorang juru bicara kementerian luar negeri dalam sebuah pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi negara komunis itu, KCNA.
"Tindakan itu termasuk sebuah uji coba nuklir dan rudal balistik," demikian pernyataan itu.
Dewan Keamanan PBB mengecam peluncuran sebuah roket jarak jauh Korut, 5 April, dan memerintahkan pemberlakuan lebih ketat sanksi-sanksi yang ada.
Korut kemudian bereaksi dengan marah, menegaskan bahwa peluncuran itu—yang dianggap luas sebagai satu kedok peluncuran rudal—dilakukan untuk menempatkan satu satelit dalam orbit dengan tujuan damai.
Pernyataan Rabu itu adalah yang terbaru dari serangkaian pernyataan yang dikeluarkan Korut yang komunis itu sejak peluncuran roket tersebut dan kecaman internasional yang luas setelah tindakan itu.
Pada 14 April, Pyongyang mengumumkan mereka keluar dari perundingan enam negara mengenai perlucutan nuklir dan memulai kembali program-program yang memproduksi plutonium bahan untuk membuat senjata.
Sabtu lalu, Korut mengatakan bahwa pihaknya telah memulai pekerjaan untuk memproses kembali ribuan batang bahan bakar nuklir, beberapa jam setelah PBB memutuskan membekuan aset tiga perusahaan Korut yang diduga membantu program rudal itu.
Korut melakukan uji coba senjata nuklir Oktober 2006, tetapi hanya empat bulan kemudian negara itu menandatangani satu perjanjian enam negara untuk membongkar fasilitas-fasilitas nuklirnya dengan imbalan bantuan energi dan konsesi-konsesi lainnya.
Kemajuan perjanjian itu—yang kini diabaikan Korut—dihambat oleh tidak adanya kesepakatan tentang bagaimana memverifikasi kegiatan-kegiatan nuklir yang telah diumumkan Korut.
Kemlu menuntut Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara itu segera meminta maaf atas "pelanggaran" kedaulatan negara itu dan mencabut "semua resolusi dan keputusannya" terhadap Pyongyang.
Korut juga mengumumkan rencana-rencana untuk membangun sebuah reaktor nuklir air ringan dan mengatakan bahwa pihaknya akan segera memulai pengembangan teknologi untuk memproduksi bahan bakar untuk reaktor itu.
Kementerian itu mengecam Dewan Keamanan PBB atas tindakan provokasi yang "ilegal dan sembrono" itu dengan mengenakan sanksi terhadap tiga perusahaan itu.
Sanksi-sanksi seperti itu menurutnya tidak akan berjalan karena Korut telah hidup di bawah sanksi-sanksi itu selama bertahun-tahun, dan menambahkan semenanjung Korea "di ambang perang."
