SEOUL, KOMPAS.com — Delegasi Pemerintah Korea Selatan akan terlibat perundingan dengan delegasi Korea Utara untuk membahas kompleks industri kedua negara. Perundingan ini menandai dialog resmi pertama kali kedua negara di bawah pemerintahan Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak.
Juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan, Lee Jong, menjelaskan, pejabat kedua Korea akan bertemu di kota perbatasan Kaesong, Selasa (21/4), untuk membahas prospek kompleks industri gabungan kedua negara. Zona industri yang terletak di sebelah utara perbatasan adalah proyek gabungan terkemuka terakhir antara kedua Korea dan merupakan sumber utama valuta asing bagi rezim komunis Utara.
Dalam beberapa bulan terakhir, Korea Utara telah membatasi akses ke kompleks industri Kaesong dengan memperketat pengawasan perbatasan. Sikap Pyongyang itu telah mengundang keprihatinan pengusaha Korea Selatan yang mendirikan perusahaannya di kawasan industri tersebut.
Hubungan kedua Korea menemui ketegangan sejak Lee Myung-bak menjabat sebagai Presiden Korea Selatan pada Februari 2008. Ketegangan itu berlangsung setelah Lee mengancam akan menghentikan bantuan kemanusiaan Korea Selatan apabila Korea Utara tidak menghentikan program nuklirnya. Korea Utara membalas ancaman itu dengan memutus hubungan kedua negara.
Korea Selatan mengumumkan, Sabtu (18/4), bahwa Korea Utara telah mengajukan diadakan sebuah pertemuan. Rencana pertemuan itu terbentuk di tengah meningkatnya ketegangan kedua negara setelah Korea Utara meluncurkan roketnya dan ditahannya seorang warga Korea Selatan selama beberapa pekan di Kaesong karena dituduh melanggar sistem politik Korea Utara.
Sejak Lee menjabat, kontak pemerintah kedua negara selama ini dibentuk untuk membahas masalah militer lewat perundingan 6 negara untuk mewujudkan perlucutan nuklir Korea Utara. Korea Utara yang telah mengusir inspektur senjata internasional berjanji mengakhiri perundingan perlucutan senjata dari 6 negara dan menolak kembali ke perundingan perlucutan nuklir .
Sikap ini ditunjukkan Korea Utara untuk menentang kecaman Dewan Keamanan PBB terhadap peluncuran roketnya pada 5 April lalu. Korea Utara bersikeras menekankan bahwa roket yang diluncurkan mengangkut satelit ke ruang angkasa.
Namun, negara-negara regional yang berpengaruh menjelaskan roket itu tidak pernah mencapai orbit. Negara-negara tersebut justru menyebut peluncuran roket Korea Utara merupakan uji coba teknologi rudal jarak jauh.
