PRAHA,KOMPAS.com-Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengatakan, Minggu (5/4), peluncuran roket oleh Korea Utara merupakan tindakan provokatif yang mengarah ke ujicoba peluru kendali jarak jauh Taepodong-2.
Pada kesempatan yang sama Obama meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan sidang membahas Korea Utara.
"Peluncuran peluru kendali Taepodong-2 hari ini jelas-jelas merupakan pelanggaran Resolusi 1718 Dewan Keamanan PBB, yang secara jelas ditujukan untuk melarang Korea Utara melakukan kegiatan apapun berkaitan dengan peluru kendali balistik," kata Obama dalam pernyataan tertulis dari Praha seperti dilansir AFP.
Dengan aksi provokatif, menurut Obama, Korea Utara telah mengabaikan kewajiban-kewajiban internasional, menolak desakan tegas untuk menahan diri, serta makin mengisolasi diri dari masyarakat internasional. "Kami akan segera berkonsultasi dengan sekutu-sekutu kami di kawasan, termasuk Jepang dan Korea Selatan, serta para anggota Dewan Keamanan PBB untuk membawa masalah ini ke Dewan," kata Obama yang berada di Praha dalam rangkaian lawatan pertamanya ke negara-negara Eropa.
Obama mendesak Korea Utara untuk secara penuh mematuhi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB dan menjauhi aksi-aksi provokatif lainnya. "Mencegah pengembangan senjata pemusnah massal merupakan prioritas tinggi bagi pemerintahan saya," kata Obama, beberapa jam sebelum ia menyampaikan pidato soal isu tersebut di ibukota Ceko.
"Amerika Serikat bertekad menjaga keamanan dan stabilitas di timur laut Asia dan kami akan terus bekerja bagi terlaksananya perlucutan senjata nuklir di Semenanjung Korea melalui Perundingan Enam-Pihak," tambahnya.
Menurut Obama, perundingan Enam-Pihak diadakan untuk melucuti senjata nuklir, mengurangi ketegangan, serta menyelesaikan masalah-masalah lainnya terkait Korea Utara, keempat negara tetangganya, serta Amerika Serikat. "Korea Utara sebenarnya mempunyai jalan untuk diterima oleh masyarakat internasional, tapi negara tersebut tidak akan diterima kecuali jika pihak mereka meninggalkan upaya membangun senjata pemusnah massal serta mematuhi ketentuan dan komitmen internasional."
