PHNOM PENH, KOMPAS.com
Dalam pengadilan gabungan Kamboja-PBB yang berlangsung sejak hari Senin, Duch menegaskan ingin meminta maaf atas tindakan-tindakan rezim Khmer Merah. Khmer Merah pimpinan Pol Pot yang berkuasa di Kamboja tahun 1975 sampai 1979 telah menyebabkan kematian 1,7 juta warga Kamboja.
Duch (66) yang mantan guru matematika menghadapi dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Dia dituduh bertanggung jawab atas pembunuhan 15.000 orang selama menjadi kepala penjara Tuol Sleng yang juga dikenal sebagai penjara S-21.
”Saya ingin menegaskan bahwa saya bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan di S-21, terutama penyiksaan dan eksekusi orang-orang di sana,” kata Duch di pengadilan.
”Izinkanlah saya meminta maaf kepada mereka yang lolos dan juga orang-orang tercinta dari mereka yang dibunuh mengenaskan,” katanya. ”Saya ingin menyatakan penyesalan dan kesedihan saya yang sepenuh hati.”
Duch mengakui dia tidak memegang sebuah peran senior dalam rezim yang dipimpin Pol Pot itu. ”Pada masa itu, saya menganggap hidup keluarga saya lebih penting dibanding mereka yang ditahan di S-21. Walau saya tahu perintah yang saya terima adalah kejahatan, saya tidak pernah berani menolak atasan,” katanya.
Duch yang menghadapi ancaman hukuman penjara seumur hidup merupakan pejabat paling yunior dari era Khmer Merah dan yang pertama diajukan ke pengadilan genosida. Masih ada empat pejabat Khmer Merah lainnya yang akan segera diadili.
Pengadilan genosida yang didukung PBB itu berupaya menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kematian 1,7 juta warga Kamboja semasa rezim Khmer Merah pimpinan Pol Pot. Selain karena pembunuhan, kematian warga Kamboja ini karena kelaparan, minimnya layanan medis, dan perbudakan. Pol Pot meninggal tahun 1998.
Duch ditahan sejak tahun 1999, setelah ditemukan secara tak sengaja oleh wartawan Inggris, Nic Dunlop, di sebuah pedesaan di pedalaman Kamboja. Dunlop yang menghadiri sidang hari Selasa mengatakan merasa aneh melihat Duch di ruang sidang dan ditonton para korbannya.
PM Kamboja Hun Sen memperingatkan bahwa mengadili lebih banyak pemimpin Khmer Merah semasa rezim Pol Pot seperti yang diinginkan penuntut internasional akan menceburkan negaranya kembali ke perang sipil.
