Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalang Wayang Kulit Diajak Sosialisasi Pemilu

Kompas.com - 01/03/2009, 15:14 WIB

JAKARTA, MINGGU — Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) legislatif kurang 38 hari lagi. Komisi pemilihan umum (KPU) sebagai penyelenggara pesta demokrasi semakin giat melaksanakan sosialisasi mengenai pemilu tersebut. Setelah menggandeng pimpinan redaksi (pimred) seluruh media masa, baik cetak maupun elektronik di Ibu Kota dan seluruh pimpinan dan tokoh agama, kini giliran dalang yang bakal digandeng KPU untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Hafiz Ansyari beberapa waktu lalu. Menurutnya, kesenian wayang menjadi salah satu alternatif bagi KPU sebagai wahana untuk melakukan sosialisasi pemilu kali ini. Bahkan, kesenian wayang merupakan sarana yang cocok untuk menyampaikan pesan-pesan pemilu tersebut kepada masyarakat.

"Kami masih merumuskan untuk sosialisasi dengan pertunjukan wayang karena wayang dianggap pantas sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di pedesaan," terangnya.

Lebih lanjut, guru besar IAIN Antasari Banjarmasin ini menjelaskan, para dalang yang ditunjuk akan diberi pembekalan secara khusus mengenai tata cara pemilihan umum yang akan dilaksanakan 9 April mendatang mengingat model pemilu kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara bukan lagi mencoblos, melainkan harus memberikan tanda contreng pada kolom lambang partai atau pada nama caleg.

"Tujuan KPU hanya satu, saatnya nanti warga berbondong-bondong ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Kemudian, hasil suara tersebut jangan sampai tidak sah. Makanya, kami akan gencar melakukan sosialisasi ini," tandas Hafiz.

Selain gencar melakukan sosialisasi, menurut Hafiz, KPU juga terus memberikan panduan, baik kepada panitia pemilihan tingkat desa (PPS), maupun kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) sebagai pelaksana pemilihan umum, baik di tingkat desa maupun RT.

Panduan tersebut, menurutnya, berbentuk buku saku. Dengan harapan, itu bisa dibawa petugas ke mana-mana, khususnya saat menjalankan tugas pada saat pemilihan digelar nanti. Hal itu dilakukan dengan harapan bisa meminimalkan kesalahan yang terjadi mulai dari bawah.

"Buku-buku panduan untuk PPS maupun KPPS sudah kami cetak, dan dalam waktu dekat bisa kami distribusikan karena itu penting sebagai petunjuk bagi PPS maupun KPPS untuk menjalankan tugas pada pemilu nanti," urainya.(Persda Network/COI)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com