BEIJING, KAMIS — Pemerintah China menilai situasi di Tibet stabil serta kondusif. China minta agar negara asing atau pihak luar untuk tidak selalu mencampuri urusan dalam negeri China. "Situasi di Tibet stabil dan wilayah itu bukanlah sebuah negara merdeka, tapi merupakan bagian dari China yang tidak terpisahkan. Hal itu harus dipahami oleh siapapun," tegas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Jiang Yu, dalam keterangan pers berkala, di Beijing, Kamis (12/2).
Dalam jumpa pers tersebut, masalah dan situasi terkini di Tibet menjadi perhatian sejumlah wartawan asing dan lokal. Menurut Jiang Yu, situasi dan kondisi di Tibet saat ini sudah berubah dengan cepat, yakni kondisi sosial dan perekonomian telah banyak dinikmati oleh warga setempat.
Selain itu, katanya, pemerintah pusat telah dan akan terus melakukan berbagai upaya perbaikan berbagai bidang di wilayah otonomi itu sehingga bisa menyejahterakan masyarakat. "Saya menilai bahwa masyarakat Tibet di sana sudah menikmati berbagai kemajuan dan kondisi yang saat ini telah berlangsung di situ. TIdak ada lagi yang harus dipermasalahkan," kata Jiang Yu.
Ditegaskan pula bahwa upaya yang dilakukan oleh Dalai Lama untuk memisahkan diri dari China adalah tindakan ilegal dan merupakan bentuk pelanggaran. Dia menilai bahwa berbagai kegiatan Dalai Lama di luar negeri bukanlah merupakan bentuk keagamaan atau sosial, tetapi lebih mengarah pada upaya "pemisahan".
Untuk itu, katanya, negara asing atau organisasi internasional hendaknya segera menghentikan bentuk dukungan kepada Dalai Lama. "Soal Dalai Lama dan Tibet adalah murni urusan dalam negeri dan wilayah China sehingga tidak ada pihak luar yang bisa mengintervensi," tegas Jiang Yu.
Terkait dengan pihak berwenang, China telah menjatuhkan hukuman kepada 76 orang yang terkait kerusuhan anti-China tahun lalu di ibu kota Tibet, Lhasa. Dia mengatakan bahwa semua pemeriksaan dan pengadilan telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Perlu izin
Dia juga mengatakan bahwa wartawan asing yang ingin melakukan peliputan ke Tibet masih memerlukan izin dari Kementerian Luar Negeri China dan pemerintah setempat. "Tibet memang masih memerlukan wilayah yang memerlukan izin bagi wartawan asing yang akan melakukan peliputan. Kami (Kementerian Luar Negeri) akan mengorganisasikan kepergian wartawan asing bila akan ke sana," katanya.
Tibet selama ini masih merupakan wilayah terlarang bagi wartawan asing yang akan melakukan peliputan ke wilayah otonomi itu. Wartawan harus mendapat persetujuan terlebih dulu dari pemerintah pusat jika akan meliput ke sana.
Dirinya secara diplomatis mengatakan bahwa masih perlunya izin bagi wartawan asing yang akan liputan ke Tibet semata-mata untuk "memudahkan" kunjungan dan memberikan rasa nyaman dan aman. "Saya minta agar hal ini bisa dipahami dan dimengerti oleh wartawan asing yang akan meliput ke Tibet. Kementerian Luar Negeri nanti akan membantu untuk melakukan peliputan ke sana," kata Jiang Yu.
Tahun lalu, Kementerian Luar Negeri China telah mengorganisasikan kepergian sejumlah wartawan asing ke Tibet untuk melakukan peliputan. Namun, hal itu juga mendapat sorotan karena tidak semua wartawan asing diberi kesempatan pergi ke Tibet. "Kami mohon maaf bila masih ada wartawan asing yang belum sempat ke Tibet. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan kami," katanya.
Namun, dia berdalih bahwa China sebenarnya sudah memberikan kebebasan peliputan bagi wartawan asing, terlihat dengan tidak perlu adanya izin bagi wartawan asing yang ingin melakukan peliputan ke mayoritas wilayah China, kecuali Tibet.
