SEOUL, KAMIS — Korea Selatan, Kamis (5/2), memperingatkan Korea Utara agar membatalkan rencana-rencana meluncurkan rudal yang memiliki jangkauan tembak terjauh. Korsel mengatakan, hal tersebut akan melanggar resolusi-resolusi PBB yang disetujui setelah uji coba terakhir tahun 2006.
Para pejabat di Seoul dan Washington mengatakan, ada tanda-tanda Korut bersiap-siap melancarkan uji coba rudal Taepodong-2, yang memiliki jangkauan tembak 6.700 km dan secara teoretis dapat mencapai Alaska.
Berita-berita yang didasarkan pada foto-foto satelit muncul di tengah-tengah perundingan perlucutan senjata nuklir enam negara mengalami kemacetan dan ketegangan meningkat antar-Korea. Korut membatalkan perjanjian nonagresi dengan Korsel dan memperingatkan kemungkinan terjadi konflik.
Pyongyang, dalam apa yang dianggap para pengamat sebagai satu pesan pada pemerintah baru AS, juga melakukan satu sikap keras dalam perundingan perlucutan senjata yang melibatkan AS dan empat negara kawasan itu.
Kementerian Luar Negeri Seoul menolak memberikan komentar mengenai berita-berita persiapan peluncuran itu, tetapi mengatakan bahwa tindakan seperti itu akan melanggar resolusi-resolusi Dewan Keamanan.
"Dewan Keamanan PBB pada tahun 2006 menyetujui resolusi-resolusi nomor 1695 dan 1718, yang menyatakan sangat cemas atas program rudal Korut dan menyampaikan satu pesan keras," kata juru bicara Moon Tae Young dalam satu keterangan pers.
"Jika Korut meluncurkan sebuah rudal, negara itu melakukan pelanggaran resolusi PBB itu. Deplu AS mengatakan, setiap uji coba rudal merupakan satu tindakan yang provokatif," imbuhnya.
Korut melakukan uji coba rudal jarak jauh tahun 1998 dan 2006, yang menimbulkan kecaman internasional.
Taepodong-2, yang diluncurkan tahun 2006, gagal setelah 40 detik. Hal itu dikatakan para pejabat AS. Satu sumber Pemerintah Seoul mengemukakan kepada kantor berita Yonhap bahwa rudal yang terlihat baru-baru ini diduga satu versi yang telah dimodifikasi.
Putaran terakhir perundingan enam negara berakhir dengan jalan buntu Desember tahun lalu karena tidak adanya kesepakatan mengenai cara-cara memverifikasi program nuklir yang telah diungkapkan Korut.
Hubungan dengan Korsel memanas musim semi lalu setelah Presiden Korsel Lee Myung Bak yang konservatif berkuasa dan membatalkan kebijakan "cahaya matahari."
Lee mengaitkan bantuan ekonomi dengan denuklirisasi dan mengatakan, ia akan meninjau kembali perjanjian-perjanjian penting yang ditandatangani Korut dan presiden-presiden yang digantikannya.
Seorang ahli AS yang mengunjungi Pyongyang bulan lalu menyebut sikap Lee menyangkut perjanjian yang ditandatangani pemimpin kedua negara itu sebagai "mendatangkan malapetaka, kesalahan yang bersejarah."
