Sabtu, 11 Februari 2012
Selamat Datang   |      |  
Kompas.com
Sabtu, 11 Februari 2012 | 19:23 WIB
Ketegangan di Semenanjung Korea Meningkat
| Sabtu, 31 Januari 2009 | 06:52 WIB
|
Share:

AP photo/Zhang Bingyang / Kompas Images
Gambar yang disiarkan kantor berita China, Xinhua, memperlihatkan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Il (tengah) berbicara dengan Wang Jiarui, Kepala Departemen Internasional Partai Komunis China, 23 Januari 2009, di Pyongyang, Korut. Korut, Jumat (30/1), membatalkan semua perjanjian dengan Korsel, keputusan yang membuat situasi di Semenanjung Korea kian memanas.

SEOUL, JUMAT — Korea Utara, Jumat (30/1), mengumumkan telah membatalkan semua perjanjian damai dengan Korea Selatan. Pembatalan perjanjian itu meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea dan menimbulkan kekhawatiran pecah konflik bersenjata.

Korea Utara (Korut) menyatakan semua perjanjian politik dan militer akan dianulir, termasuk perjanjian perbatasan di Laut Kuning. Pernyataan Korut dengan jelas menyebutkan tentang pakta nonagresi yang ditandatangani kedua negara tahun 1991, yang disebut Perjanjian Dasar bahwa keduanya tidak akan saling serang dan mengupayakan reunifikasi damai.

Korut juga menuding Korea Selatan (Korsel) menyebabkan hubungan kedua negara di ambang perang. Negara itu menyalahkan pemerintahan Presiden Korsel Lee Myung-bak yang secara sepihak membatalkan perjanjian yang dicapai pada pertemuan puncak Korea tahun 2000 dan 2007.

Lee, yang mulai berkuasa tahun lalu, menarik kebijakan merangkul Korut yang dilakukan pemerintahan sebelumnya dan akan meninjau kembali perjanjian tersebut. Korut langsung mengakhiri pembicaraan rekonsiliasi segera setelah Lee berkuasa.

Korsel menyesalkan tindakan Korut membatalkan semua perjanjian damai. ”Meningkatkan ketegangan antara dua Korea tidak diinginkan untuk menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea dan Asia Timur, begitu juga di seluruh dunia,” sebut pernyataan Kementerian Unifikasi Korsel.

Korsel meningkatkan pemantauan perbatasan dan menyerukan akan membalas dengan tegas atas pelanggaran perjanjian. Namun, Korsel menyatakan belum mendeteksi adanya aktivitas yang berlebihan.

Kedua negara itu secara teknis masih dalam situasi perang sejak Perang Korea usai tahun 1953. Semenanjung Korea masih terpisah oleh zona demiliterisasi di mana ribuan tentara disiagakan di kedua sisi perbatasan.

Cari perhatian

Sejumlah analis yakin, Pyongyang mencoba menjamin Korut tetap menjadi prioritas pemerintahan Presiden AS Barack Obama dan memaksa Korsel mengubah posisi kerasnya.

”Ini sesuatu yang buruk. Korut tampaknya mencari jalan menuju provokasi militer. Korut juga mencoba mengalihkan tanggung jawab kemungkinan pecahnya konflik militer kepada Korsel,” kata Yoo Ho-yeol, pakar dari Korea University.

”Ini adalah isyarat bahwa Korut melakukan provokasi. Korut juga mencoba mencari perhatian dari Presiden Barack Obama,” kata Kim Ong-hyun, pengamat Korea di Dongguk University, Seoul.

Setelah delapan tahun hubungan yang beku dengan pemerintahan mantan Presiden George W Bush, Pyongyang berharap bisa memperbaiki hubungan dengan Obama. Obama telah menyatakan bahwa dia bersedia bertemu pemimpin Korut, Kim Jong-Il, jika Korut meningkatkan upaya-upaya melucuti kemampuan nuklirnya. (ap/afp/fro)

Sumber :
Kompas Cetak