SEOUL, RABU — Pemerintah Korea Selatan (Korsel), yang berusaha memperbaiki hubungan dengan Korea Utara (Korut), Rabu (28/1), mengumumkan larangan penyebaran pamflet yang rencananya akan disebarkan oleh kelompok hak asasi bulan depan.
Kementerian Penyatuan, yang menangani hubungan lintas perbatasan, mengatakan, pihaknya tidak akan mengizinkan para aktivis menempatkan uang kertas Korut di dalam pamflet anti-Pyongyang yang mereka sebarkan ke seberang perbatasan dengan menggunakan balon. "Pemerintah akan menindak tegas siapa pun yang melanggar hukum kami," kata juru bicara Kim Ho Nyoun. Ia menambahkan, para pelanggar dapat menghadapi hukuman penjara sampai tiga tahun atau hukuman denda.
Ia mengatakan, warga Korsel hanya bisa membawa masuk mata uang won ke Korut untuk tujuan dagang.
Kementerian itu menyerukan, tetapi gagal kepada kelompok hak asasi manusia yang berpangkalan di Seoul untuk menghentikan penyebaran pamflet itu. Tindakan para aktivis itu membuat marah Korut. Namun, Seoul mengatakan, Korsel tidak dapat melarang mereka.
Para aktivis, termasuk warga Kristen dan pembangkang, menyertakan mata uang dollar pada beberapa pamflet untuk mendorong warga Korut memungutnya walaupun ada risiko kena hukuman oleh para aparat penegak hukum negara komunis itu.
Namun, Choi Sung Yong, yang berkampanye bagi pemulangan warga Korsel yang diculik oleh Korut, mengatakan, pada bulan ini kelompoknya akan menggunakan mata uang won Korut pada masa mendatang setelah mendengar mereka yang menemukan uang dollar dihukum.
Pada Rabu, Choi mengatakan, ia akan tetap melakukan kampanye itu walaupun ada peringatan dari kementerian tersebut. "Kami telah menerima uang Korut (melalui China). Kami akan tetap meneruskan rencana kami pada Februari mendatang," katanya kepada AFP.
Penyebaran pamflet itu telah dilakukan selama beberapa tahun, tetapi Korut mulai bereaksi (marah) tahun lalu ketika hubungan lintas perbatasan memburuk dan spekulasi berkembang tentang kesehatan pemimpin Korut Kim Jong Il.
Sejumlah pamflet menyinggung masalah kesehatan Kim, yang diperkirakan menderita stroke musim panas lalu.
Hubungan mulai memburuk setelah Presiden Korsel Lee Myung Bak, yang beraliran konservatif, berkuasa Februari tahun lalu. Lee meninggalkan kebijakan liberal yang dijalankan oleh para pendahulunya dan mengaitkan bantuan ekonomi dengan kesediaan Korut untuk membuat kemajuan menyangkut penghapusan senjata nuklir.
Korut menangguhkan semua perundingan tingkat pemerintah. Pyongyang Desember tahun lalu mengusir ratusan pekerja Korsel dari sebuah kawasan industri yang dibiayai Seoul dan memberlakukan pengawasan perbatasan yang ketat, menyalahkan apa yang mereka sebut kebijakan konfrontasional Seoul.
