PORT MORESBY, SELASA — Tindakan pimpinan militer Fiji, Frank Bainimarama, yang dinilai antidemokrasi menuai kritik 16 pemimpin negara di Pasifik Selatan. Ini yang menjadi bahan omongan pertemuan di Papua Niugini, Selasa (27/1).
Pimpinan militer Fiji di bawah Bainimarama kali ini gagal menyelenggarakan pemilihan umum. Itu yang membuat Australia dan Selandia Baru berniat memberikan sanksi lebih keras kepada Fiji. Salah satu opsi paling mengemuka dalam pertemuan di Port Moresby itu adalah mengeluarkan Fiji dari keanggotaan kelompok Pasifik Selatan tersebut.
Namun, di dalam kelompok ada Tonga, Samoa, dan tuan rumah Papua Niugini yang percaya ada penekanan keras terhadap Fiji. Ini bakal menjadi kondisi runyam di kawasan tersebut.
Sejak dua tahun lalu pascaterpilihnya Perdana Menteri Laisenia Qarase pada Desember, pemerintahan di Fiji tidak menunjukkan tanda-tanda kembali ke alam demokrasi. Di Fiji, dalam kondisi seperti itu, muncul tudingan pemerintahan tercemar oleh perilaku korupsi para pemimpinnya.
Belum lama ini, pimpinan koran The Fiji Times, Rex Gardner, dideportasi ke Australia karena kritikan di koran itu dianggap menghina pengadilan.
