Laporan wartawan Kompas Imam Prihadiyoko
JAKARTA, RABU- Kepala Departemen Informasi Publik Departemen Komunikasi dan Informasi Suparwoto ketika membuka Diskusi Publik Asosiasi Pascasarjana Komunikasi Universitas Indonesia bekerjasama dengan Departemen Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Rabu (19/11) mengatakan, perlu rumusan baru komunikasi di Indonesia.
"Saya berharap, pemikiran baru bisa muncul dalam diskusi ini," ujar Suparwoto. Selama 10 tahun terakhir, Suparwoto mengatakan, reformasi telah mengajarkan untuk saling menghargai kebebasan, dan masyarakat mendapat jaminan berbicara. "Masyarakat bisa memilah sendiri informasi," ujarnya.
Ia mengatakan, negara telah menjamin transparansi hak memperoleh informasi, dan UU telah menjamin akses terhadap informasi publik. "Indonesia berpotensi untuk berkiprah dalam demokrasi di Asia. Paling tidak, bangsa ini berhasil melakukan lebih 500 kali pilkada, dan sengketa yang ada diselesaikan melalui jalur pengadilan. Ini menyiratkan aspirasi masyarakat telah dihargai," ujarnya.
Namun, masih ada kelemahan, terutama masih dirasakan demokrasi baru prosederal, dan demokrasi berbiaya tinggi. Biaya itu di antaranya untuk biaya iklan. Meskipun muncul pertanyaan, apakah biaya iklan politik berbanding lurus terhadap perolehan suara.
"Inilah yang belum diketahui dan ingin diungkap dalam diskusi publik dengan iklan politik menuju kontrak politik," ujarnya.
