BAGHDAD, SENIN - Menteri Luar Negeri Irak Hoshiyar Zebari dan Duta Besar AS Ryan Crocker, Senin (17/11) di Baghdad, Irak, menandatangani perjanjian pertahanan yang mengharuskan AS menarik semua pasukannya dari bumi Irak dalam waktu tiga tahun.
Pakta pertahanan itu masih harus disetujui parlemen Irak. Pemerintah Irak yakin parlemen akan menyetujui perjanjian ini dalam pertemuan mereka 25 November nanti. Perlu dua pertiga dari 275 anggota parlemen untuk meloloskan perjanjian ini.
”Jelas sekali, hari ini adalah sebuah hari bersejarah dalam hubungan Irak-Amerika menandatangani pakta pertahanan setelah berbulan-bulan melalui negosiasi dan pembicaraan yang sulit,” kata Zebari kepada wartawan.
Selain pakta mengenai keberadaan pasukan AS di Irak, kedua pejabat itu juga menandatangani kerangka kerja strategi jangka panjang, yang menurut Crocker akan lebih memperjelas hubungan di antara kedua negara beberapa tahun ke depan di bidang ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan, dan perdagangan.
”Ini mengingatkan kita semua, pada saat pasukan AS akan terus mundur dari Irak, hubungan kita akan berkembang pada banyak cara penting lainnya,” kata Dubes AS untuk Irak itu.
Akan tetapi, fokus bagi rakyat Irak adalah pakta itu akhirnya menegaskan keharusan AS menarik mundur semua personelnya yang berjumlah 150.000 orang pada 31 Desember 2011. Tanggal yang pasti itu merefleksikan kepercayaan yang semakin tinggi dari Pemerintah Irak seiring semakin menurunnya angka kekerasan di sana.
Para pemimpin Irak menganggap pencantuman tanggal yang pasti itu sebagai sebuah kemenangan besar dalam perundingan dengan AS setelah pemerintahan George W Bush yang akan segera berakhir terus bertekad tidak akan menerima sebuah kerangka waktu yang tegas.
”Ini perundingan yang keras dan rumit, dan saya rasa seluruh rakyat Irak boleh berbangga atas pencapaian penting dari tim perunding mereka,” kata Crocker.
Proses di parlemen
Para anggota parlemen Irak akan mulai mempelajari semua dokumen perjanjian penarikan pasukan itu setelah penandatanganan tersebut, dan proses persetujuan parlemen akan dimulai pekan depan. ”Kata akhir adalah pada parlemen, tetapi atmosfer politiknya positif,” ujar Zebari.
Kemungkinan pakta itu disetujui parlemen cukup terbuka, tetapi tidak bisa dipastikan. Para pengikut ulama Syiah Moqtada al-Sadr menentang pakta itu seluruhnya. Begitu juga kelompok terbesar Sunni, yang meminta pakta itu direferendumkan. Meski demikian, jumlah suara mereka masih kalah ketimbang suara potensial pendukung pakta itu.
Di AS, pemerintahan Bush menyampaikan bahwa kesepakatan itu tidak perlu mendapatkan persetujuan Kongres.
Pakta tersebut untuk pertama kalinya memberikan otoritas kepada Pemerintah Irak atas keberadaan pasukan AS di negara itu setelah invasi penggulingan Saddam Hussein tahun 2003.
Berdasarkan kesepakatan itu, tentara AS akan keluar dari jalan-jalan raya di kota-kota dan desa-desa Irak pada pertengahan tahun depan dan sepenuhnya meninggalkan Irak akhir tahun 2011. Kesepakatan itu juga memberikan kewenangan bagi pengadilan Irak untuk mengadili tentara AS yang melakukan kejahatan serius saat tidak bertugas, tetapi hanya atas dasar persyaratan-persyaratan yang ketat.
Beberapa politisi Irak mengatakan, kini lebih mudah mendukung pakta itu setelah terpilihnya Barack Obama sebagai presiden AS. Obama bertekad menarik pasukan AS dari Irak pertengahan tahun 2010. Lawannya, John McCain, menolak menetapkan waktu pasti.
