MATARAM, KOMPAS - Indonesia berupaya mendapat kuota lebih ikan tuna sirip biru selatan atau bluefin tuna western karena jatah yang diberikan organisasi perikanan dunia, Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna/CCSBT, hanya 750 ton per tahun. Kuota itu dinilai terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah tangkapan, armada, dan perusahaan perikanan di Indonesia.
”Untuk menambah kuota itu, dan bagaimana membagi jumlah kuota, apakah berdasarkan jumlah kapal atau jumlah perusahaan, belum diputuskan, sedang dibicarakan dengan stakeholder,” ujar Purwito Martosubroto, Ketua Komisi Tuna Indonesia, Sabtu (11/10) di Jakarta, yang dihubungi dari Mataram, NTB.
Indonesia adalah anggota Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) dan CCSBT sejak 20 Juni 2007 dan 8 April 2008. Konsekuensinya adalah Indonesia harus menjaga ekosistem dan ekologi sumber daya laut, khususnya populasi ikan tuna.
”Kita masih punya satu utang lagi agar masuk menjadi anggota badan dunia perikanan, Western and Central Pasifik Fisheries Commission,” ujar Imam Musthofa dari World Wide Fund for Nature (WWF) di Jakarta yang dihubungi dari Mataram.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan NTT Anna Salean Adam di Kupang, Sabtu, mengatakan, produksi rumput laut di NTT antara Januari dan September 2008 mencapai 37.000 ton.
Jumlah itu telah melebihi target produksi tahun 2008, yakni 27.000 ton. Rumput laut telah mengangkat ekonomi masyarakat pesisir secara lebih baik dalam lima tahun terakhir.
Dari 20 kabupaten/kota di NTT yang dikenal, produsen rumput laut produksi terbesar di Lembata, sekitar 10.000 ton per tahun, menyusul Sikka 8.000 ton, Rote Ndao 7.000 ton, dan Flores Timur 5.000 ton per tahun. (RUL/KOR)
